Mungkin kita pernah melihat atau mendengar tagline “beyond marketing” yang digunakan konsultan pemasaran untuk menunjukkan bahwa mereka menyediakan jasa yang jauh lebih luas daripada sekedar penjualan. Sebuah perusahaan konstruksi juga menggunakan tagline “beyond construction” untuk menunjukkan reposisi dan rebranding perusahaannya. Layakkah LPS juga menyandang tagline tersebut?
Pada tanggal 21 Nopember 2008, industri keuangan kita dikejutkan oleh berita mengenai pengambil-alihan PT Bank Century Tbk. oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berita pengambilalihan bank tersebut mengagetkan banyak pihak karena beberapa hari sebelumnya tersiar kabar PT Sinar Mas menyatakan minat untuk membeli mayoritas saham bank tersebut.
Hal lain yang menjadi pembicaraan hangat adalah peran LPS dalam pengambil-alihan dan penyelamatan bank tersebut. LPS, sesuai namanya, sering dipahami oleh banyak pihak hanya melaksanakan penjaminan simpanan nasabah bank apabila sebuah bank dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia. Bagaimana ceritanya sampai LPS melakukan tindakan penyelamatan terhadap PT Bank Century Tbk.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2004, LPS mempunyai 2 fungsi pokok yakni menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Fungsi turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan tersebut diejawentahkan dalam bentuk melaksanakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik (bank resolution).
Penyelesaian Bank Gagal Tidak Sistemik
LPS melakukan penyelesaian bank gagal tidak sistemik setelah Bank Indonesia menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS. Penyelesaian bank gagal tidak sistemik dilakukan LPS dengan :
(1) melakukan penyelamatan; atau
(2) tidak melakukan penyelamatan bank gagal tersebut.
LPS dapat menyelamatkan bank gagal tidak sistemik apabila terpenuhi seluruh prasyarat berikut :
(1) perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dibanding perkiraan biaya tidak menyelamatkan;
(2) bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik;
(3) RUPS bank menyerahkan hak dan wewenangnya kepada LPS; dan
(4) bank menyerahkan dokumen2 yang diperlukan LPS
Jika seluruh prasyarat terpenuhi, LPS melakukan upaya penyelamatan dengan penyertaan modal sementara (PMS), mengganti pengurus bank, merestrukturisasi aset dan kewajiban, serta upaya2 lain yang diperlukan. Dalam hal terdapat prasyarat penyelamatan yang tidak terpenuhi, LPS merekomendasikan kepada Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank gagal tersebut.
Terhadap bank yang telah dicabut izin usahanya, LPS melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data simpanan nasabah untuk menetapkan simpanan yang layak bayar untuk selanjutnya dilakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan melalui bank pembayar. Selain membayar klaim penjaminan, LPS juga membentuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank, serta membagikan hasil likuidasi bank tersebut kepada nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin, kreditur, serta para pemegang saham.
Sejak beroperasi, LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan dan melikuidasi 14 BPR yang dicabut izin usahanya sebagai berikut:
Nomor, Nama Bank, Lokasi, & Tgl Pencabutan Izin
1. PT BPR Tripillar Arthajaya – Yogyakarta 19 Januari 2006
2. PD BPR Cimahi – Bandung 26 Januari 2006
3. PT BPR Mitra Banjaran – Bandung 7 Februari 2006
4. PT BPR Mranggen Mitraniaga – Demak 22 Agustus 2006
5. PT BPR Samadhana – Sukabumi 27 September 2006
6. PT BPR Gununghalu – Bandung 11 Oktober 2006
7. PT BPR Bekasi Istana Artha – Bekasi 24 Januari 2007
8. PT BPR Era Aneka Rezeki – Cibinong 16 Maret 2007
9. PT BPR Bangunkarsa Arthasejahtera – Bandung 6 Juni 2007
10. PD BPR Bungbulang – Garut 20 Nopember 2007
11 PT BPR Anugrah Arta Niaga – Pati 13 Desember 2007
12. PT BPR Citraloka Dana Mandiri – Bandung 14 Februari 2008
13. PT BPR Kencana Artha – Solo 13 Maret 2008
14. PT BPR Sumber Hiobaja – Sukoharjo 23 April 2008
Penanganan Bank Gagal Sistemik
Suatu bank dinyatakan berdampak sistemik ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan mempertimbangkan kondisi bank, kondisi sistem perbankan/perekonomian, dan hal-hal lain yang relevan. LPS melakukan penanganan bank gagal sistemik setelah KSSK menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS. Penanganan bank gagal sistemik dilakukan LPS dengan melakukan:
(1) penyelamatan dengan mengikutsertakan pemegang saham; atau
(2) penyelamatan tanpa mengikutsertakan pemegang saham
LPS mengikutsertakan pemegang saham dalam upaya penanganan bank gagal sistemik apabila terpenuhi seluruh prasyarat berikut :
(1) pemegang saham menyetor sekurang-kurangnya 20% dari perkiraan biaya penanganan;
(2) RUPS bank menyerahkan hak dan wewenangnya kepada LPS; dan
(3) bank menyerahkan dokumen2 yang diperlukan LPS
LPS melakukan upaya penanganan dengan penyertaan modal sementara (PMS), mengganti pengurus bank, merestrukturisasi aset dan kewajiban bank, serta upaya lain yang diperlukan. Dalam hal terdapat prasyarat keikutsertaan pemegang saham yang tidak terpenuhi, LPS melaksanakan penanganan bank gagal sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham. Sesuai Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), PT Bank Century Tbk merupakan bank berdampak sistemik yang penanganannya diserahkan kepada LPS.
Dengan adanya fungsi bank resolution tersebut, penyelesaian permasalahan suatu bank gagal tidak selalu harus dilakukan dengan menutup bank tersebut dan membayar simpanan yang dijamin sebesar Rp 2 milyar per nasabah per bank. Apabila suatu bank diselamatkan oleh LPS, pada dasarnya tidak hanya nasabah penyimpan sampai jumlah yang dijamin yang dilindungi oleh LPS, melainkan seluruh nasabah penyimpan bahkan termasuk para kreditur bank. Oleh karena itu, sesuai uraian di awal tulisan ini, untuk lebih menegaskan fungsinya yang tidak sekedar menjamin simpanan nasabah bank, LPS layak menyandang tagline “beyond penjaminan”.
Monday, December 22, 2008
LPS “Beyond Penjaminan”
Monday, April 23, 2007
Si Brodin, Si Teller, dan Simpanannya
Oleh : Hari Prasetya
Tidak seperti biasanya pagi itu si Brodin bangun pagi dan bergegas pergi ke kantor bank tempat dia menyimpan uangnya. Ketika sampai di kantor bank suasana masih sepi, langsung saja si Brodin menuju ke konter yang baru saja dibuka. Si Teller tersenyum manis menyambut kedatangannya dan menanyakan apa yang bisa dibantu, selanjutnya terjadi dialog sebagai berikut:
Brodin : Mbak, kemarin saya liat di TV ada bapak-bapak bilang kalo simpanan di bank yang dijamin hanya sebesar Rp100 juta. Apa sih maksudnya?
Teller : Benar Pak, sejak tanggal 22 Maret 2007 simpanan yang dijamin LPS hanya sebesar Rp100 juta per nasabah per bank. Jadi apabila bank tempat Bapak menyimpan dicabut izin usahanya dan Bapak mempunyai rekening tabungan, giro, dan deposito di bank tersebut, maka untuk menghitung jumlah simpanan yang dijamin saldo ketiga rekening Bapak tersebut dijumlahkan dan yang dijamin maksimal hanya Rp100 juta.
Brodin : Dijamin LPS? LPS itu binatang apa ya Mbak?
Teller : LPS adalah badan hukum independen, transparan, dan akuntable yang dibentuk Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. LPS diberi mandat untuk menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
Brodin : Apa semua bank menjadi peserta penjaminan LPS?
Teller : Benar Pak. Semua bank umum dan BPR yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS, kecuali Badan Kredit Desa.
Brodin : Apa tandanya suatu bank itu menjadi peserta penjaminan LPS?
Teller : Bank peserta penjaminan diwajibkan memasang stiker kuning yang berisi tulisan bank peserta penjaminan LPS. Tapi kalo tidak ada stiker bukan berarti tidak menjadi peserta penjaminan LPS, mungkin saja belum dapat jatah kiriman stiker dari LPS atau belum sempat dipasang.
Brodin : Apa semua produk yang dipasarkan bank dijamin LPS?
Teller : Tidak Pak. LPS hanya menjamin produk bank yang berbentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Produk lain yang juga dipasarkan bank misalnya reksadana, asuransi, obligasi ritel (ORI), kustodian, atau safe deposit box tidak dijamin LPS.
Brodin : Bagaimana dengan simpanan dalam valuta asing?
Teller : Simpanan dalam valuta asing termasuk yang dijamin oleh LPS, namun pembayaran klaim penjaminannya akan dilakukan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal pencabutan izin usaha bank.
Brodin : Bagaimana kalo saya mempunyai simpanan di beberapa bank?
Teller : Simpanan Bapak di beberapa bank tersebut dijamin terpisah namun jumlah yang dijamin di masing-masing bank maksimal sebesar Rp100 juta per nasabah.
Brodin : Bagaimana kalo saya mempunyai simpanan di beberapa kantor cabang dari satu bank?
Teller : Simpanan Bapak di beberapa kantor cabang dari satu bank tersebut dijumlahkan dan jumlah yang dijamin di bank tersebut maksimal hanya sebesar Rp100 juta per nasabah.
Brodin : Bagaimana kalo saya mempunyai simpanan di dua atau lebih bank, kemudian bank-bank tersebut melakukan merger atau penggabungan usaha?
Teller : Penjamin simpanan di beberapa negara lazimnya menetapkan kebijakan untuk menjamin secara terpisah simpanan nasabah yang ditempatkan pada masing-masing bank sebelum merger sampai jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau sampai jatuh tempo. Grace period tersebut diberikan untuk memberi kesempatan nasabah menyesuaikan jumlah simpanannya pada bank hasil merger.
LPS tidak mengatur adanya pemberian grace period tersebut, sehingga dapat ditafsirkan bahwa jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS pada bank hasil merger maksimal tetap sebesar Rp100 juta per nasabah.
Brodin : Kenapa yang dijamin LPS kok maksimal hanya Rp100 juta?
Teller : Salah satu tujuan penjaminan simpanan adalah melindungi kepentingan nasabah kecil karena mereka dipersepsikan tidak mempunyai akses informasi atau kemampuan menganalisis kesehatan bank sehingga menjadi sensitif terhadap rumors mengenai keadaan suatu bank yang mudah menyulut kepanikan dan bank runs. Dengan sistem penjaminan simpanan, risiko yang dihadapi nasabah kecil dialihkan kepada LPS sehinga bank runs diharapkan dapat dicegah.
Selain itu, berdasarkan data distribusi simpanan yang ada pada industri perbankan kita, rekening bersaldo sampai dengan Rp100 juta telah mencakup lebih dari 98% rekening. Oleh karena itu, penjaminan simpanan maksimal Rp100 juta telah melindungi mayoritas nasabah.
Brodin : Oo begitu. Bagaimana kalo misalnya simpanan saya di satu bank Rp500 juta, trus yang dijamin LPS kan hanya Rp100 juta. Apa saya bisa membeli tambahan penjaminan untuk simpanan saya yang Rp400 juta?
Teller : Tidak bisa Pak, jumlah simpanan yang dijamin LPS berlaku sama untuk semua bank dan untuk semua nasabah. Jadi Bapak tidak bisa membeli tambahan penjaminan untuk simpanan di atas jumlah yang dijamin LPS.
Brodin : Kalo begitu, apa ada cara yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan jumlah simpanan yang dijamin?
Teller : Sesuai ketentuan yang berlaku, ada beberapa cara yang dapat Bapak lakukan. Pertama, karena penjaminannya per nasabah per bank Bapak dapat memecah simpanan dengan saldo sampai Rp100 juta pada beberapa bank, tetapi cara ini akan merepotkan jika simpanan Bapak ratusan juta apalagi jika milyaran rupiah.
Kedua, Bapak dapat membuka rekening untuk kepentingan pihak lain misalnya istri, anak, atau pembantu karena untuk masing-masing pihak atau beneficiary tersebut jumlah simpanan yang dijamin diperhitungkan terpisah. Dalam peraturan LPS tidak diatur mengenai hubungan atau kepentingan antara pemilik rekening dengan beneficiary-nya, serta tidak juga dibatasi jumlah beneficiary dalam satu rekening.
Brodin : Saya kok pernah dengar kalo simpanan nasabah yang masih satu keluarga atau yang alamatnya sama dijumlahkan?
Teller : Itu mungkin dilakukan untuk keperluan lain, misalnya untuk kepentingan perpajakan. Instansi pajak melihat satu keluarga itu satu subyek pajak, sehingga dalam rangka perhitungan pajak simpanan milik keluarga tersebut baik yang ada pada rekening tunggal, rekening gabungan, atau rekening untuk kepentingan anggota keluarga yang lain dijumlahkan.
Brodin : Oo begitu. Mbak, apa masih ada cara lain lagi untuk meningkatkan jumlah simpanan yang dijamin?
Teller : Sebenarnya sih masih ada Pak, tapi jangan bilang siapa-siapa ya kalo saya yang ngasih tau! Janji?
Brodin : Iya deh, saya janji, sumpah!
Teller : Begini Pak, LPS juga menjamin simpanan dalam bentuk sertifikat deposito. Sebagaimana kita tahu, sertifikat deposito dan negotiable certificate of deposit (ncd) itu merupakan instrumen simpanan atas unjuk yang dapat dipindah-tangankan. Bank akan membayar kepada siapapun yang membawa sertifikat tersebut pada saat jatuh tempo, atau dalam hal bank telah dicabut izin usahanya LPS yang akan membayar klaim penjaminannya.
Bapak dapat membeli beberapa sertifikat deposito atau ncd dengan nominal masing-masing Rp100 juta. Apabila bank penerbit sertifikat deposito Bapak dicabut izinnya, Bapak tinggal menyuruh beberapa orang untuk mencairkan sertifikat deposito atau ncd tersebut.
Brodin : Lhoo, apa tidak ada aturan yang mensyaratkan pemindah-tanganan sertifikat deposito tersebut harus melalui jual-beli atau aturan yang mewajibkan pemilik sertifikat yang baru harus melapor ke bank penerbit?
Teller : Setahu saya, tidak ada Pak? Bank hanya memegang bonggol sertifikat deposito yang akan dicocokan dengan sertifikat deposito yang dimiliki nasabah. Apabila cocok dan sertifikat deposito tersebut statusnya tidak diblokir, maka bank akan membayarnya.
Brodin : Ooo, jadi kalo misalnya saya menghibahkan sertifikat deposito saya kepada anak, istri, teman, tetangga, atau karyawan; atau kalo saya menyedekahkan sertifikat deposito saya kepada pengemis, dan kemudian mereka mencairkannya pada saat jatuh tempo, boleh dong?
Teller : Boleh aja!
Brodin : Bagaimana kalo misalnya sertifikat deposito saya dicolong maling tetapi saya ikhlaskan tanpa saya laporkan kehilangan tersebut ke polisi atau ke bank penerbit untuk diblokir, boleh dong malingnya mencairkan klaim penjaminan dari LPS jika bank penerbitnya dicabut izin usahanya?
Teller : Boleh aja, kalo malingnya brani!
Brodin : Oo begitu. Trus, apa semua simpanan yang ditempatkan oleh nasabah di bank otomatis dijamin LPS.
Teller : Benar, setiap simpanan yang ditempatkan nasabah pada bank peserta penjaminan secara otomatis dijamin oleh LPS. Bank lah yang menjadi peserta penjaminan. Nasabah tidak perlu mendaftarkan simpanannya atau membayar premi penjaminan agar simpanannya dijamin LPS. Akan tetapi, tidak semua simpanan dibayar klaim penjaminannya. LPS hanya akan membayar klaim penjaminan terhadap simpanan nasabah yang dinyatakan layak bayar berdasarkan hasil verifikasi.
Brodin : Wah, syarat apa lagi itu?
Teller : Klaim penjaminan atas simpanan Bapak dinyatakan tidak layak bayar apabila tidak tercatat pada bank; memiliki bunga melebihi maksimum suku bunga penjaminan, atau Bapak mempunyai kredit macet yang jumlahnya melebihi saldo simpanan Bapak.
Brodin : Kalo begitu, bagaimana caranya nasabah tahu kalo simpanannya tercatat di bank dan bunganya tidak melebihi suku bunga penjaminan?
Teller : Untuk mengetahui simpanannya tercatat di bank, nasabah perlu melakukan beberapa upaya.
Cara praktis yang dapat dilakukan nasabah, misalnya : untuk simpanan dalam bentuk giro, nasabah diharapkan rajin meminta copy rekening koran; untuk simpanan dalam bentuk tabungan, nasabah diharapkan rajin ngeprint buku tabungannya, kalo bisa ngeprintnya di kantor cabang lain bukan kantor cabang tempat melakukan setoran, atau rajin melihat informasi saldo lewat ATM.
Untuk simpanan dalam bentuk deposito memang agak lebih repot, nasabah harus memastikan sertifikat depositonya asli dan ditandatangani pihak yang berwenang, memastikan setoran dananya ke rekening bank, serta menyimpan bukti setoran dana berupa bukti setor tunai, bukti pemindah-bukuan, atau bukti transfer.
Sedangkan untuk memastikan apakah suku bunga simpanannya tidak melebihi suku bunga penjaminan, nasabah perlu melihat apakah bunga yang tertulis di bilyet deposito tidak melebihi suku bunga penjaminan yang berlaku pada saat bilyet tersebut diterbitkan. Untuk deposito yang diperpajang secara otomatis, nasabah perlu secara periodik menanyakan kepada bank berapa suku bunga depositonya untuk memastikan suku bunga tersebut tidak melebihi suku bunga penjaminan.
Namun perlu dipahami bahwa meskipun upaya-upaya tersebut di atas telah dilakukan nasabah, tidak menjamin 100% simpanan nasabah tersebut pasti merupakan simpanan yang layak bayar.
Brodin : Wah kok jadi repot banget ya, katanya LPS bertujuan melindungi kepentingan nasabah kecil, kok malah bikin syarat-syarat yang rasanya sulit dipenuhi oleh nasabah kecil. Apalagi bank seringkali males menghadapi nasabah kecil yang terlalu resek, banyak nanya, dan banyak permintaan.
Teller : Wah kalo yang itu saya nggak bisa komentar.
Brodin : Ngomong-ngomong, Mbak kok tahu banyak sih mengenai LPS dan program penjaminannya?
Teller : Kalo yang itu sih, karena kebetulan dulu saya pernah jadi karyawan kontrak LPS.
Brodin : Oooooooo...
Teller : Apa Bapak masih punya pertanyaan lagi, atau Bapak mau melakukan traksaksi apa?
Brodin : Nggak ada kok Mbak ...
Teller : Bapak kok banyak nanya, memangnya berapa sebenarnya saldo simpanan Bapak di bank kami?
Brodin : Dulunya sih banyak Mbak, tetapi sekarang cuma tinggal Rp70 ribu.
Teller : Oooooooo...
Brodin : Makasih Mbak atas informasinya .... (sambil ngeloyor pergi dilihatnya sudah lebih dari 12 orang nasabah yang antri di belakangnya).
====*****====
Kejadian dan karakter dalam tulisan ini merupakan rekaan dan fiktif belaka,
kalau ada kesamaan nama dan status, hal tersebut merupakan kebetulan semata.
Thursday, April 12, 2007
Cadangan Penjaminan, Tarif dan Dasar Pengenaan Premi
Oleh : Hari Prasetya
Seiring turunnya simpanan yang dijamin LPS menjadi maksimal sebesar Rp100 juta per nasabah per bank sejak 22 Maret 2007, timbul pertanyaan apakah tarif premi juga akan diturunkan. Selain itu, muncul pula pandangan bahwa dasar pengenaan premi dari seluruh simpanan tidak adil mengingat tidak seluruh simpanan dijamin.
Semua ketentuan dalam UU LPS sesungguhnya dirancang berlaku dalam kondisi normal, kecuali pentahapan simpanan yang dijamin yang diatur dalam Pasal 100 UU LPS. Pentahapan penjaminan dilakukan untuk memberi kesempatan nasabah yang mempunyai konsern pada penjaminan, menyesuaikan jumlah simpanannya pada satu bank. Hal tersebut mengingat sebelum LPS mulai beroperasi, Pemerintah memberikan penjaminan terhadap seluruh kewajiban bank. Bagi negara yang tidak menerapkan blanket guarantee, jumlah simpanan yang dijamin langsung ditetapkan pada satu angka tertentu, misalnya di Malaysia sebesar RM 60.000 atau di Singapura sebesar SIN$ 20.000.
Dengan demikian, penjaminan maksimal Rp100 juta per nasabah per bank dan tarif premi 0,2% dari seluruh simpanan per tahun merupakan ketentuan yang dirancang berlaku dalam kondisi normal. Dalam tulisan ini akan dipaparkan beberapa dasar pemikiran mengenai cadangan penjaminan, tarif dan dasar pengenaan premi.
Cadangan Penjaminan
Disain sistem penjaminan simpanan yang baik mengharuskan adanya mekanisme untuk memastikan tersedianya dana yang cukup (sufficient) dan mudah dicairkan (liquid) untuk membayar klaim penjaminan dan melakukan resolusi bank gagal. Ketidakcukupan cadangan penjaminan dapat menyebabkan tertundanya pembayaran klaim dan/atau pelaksanaan resolusi bank yang berakibat pada meningkatnya biaya kegagalan bank.
Berkenaan dengan hal tersebut, lazimnya penjamin simpanan menetapkan suatu jumlah atau tingkat tertentu cadangan yang dianggap memadai untuk mengantisipasi kebutuhan dana di masa depan (targeted reserve level). Ukuran kecukupan cadangan penjaminan tersebut dapat ditetapkan dalam jumlah (nominal) tertentu; sebagai prosentase dari jumlah simpanan; atau sebagai prosentase dari jumlah simpanan yang dijamin.
Menurut Garcia (1999), cadangan penjaminan yang ditetapkan oleh penjamin simpanan berkisar antara 0,4% sampai dengan 5% dari jumlah simpanan, atau 0,5% sampai 20% dari jumlah simpanan yang dijamin. Sebagai contoh, LPS menetapkan sasaran cadangan penjaminan sebesar 2,5% dari jumlah simpanan, sedangkan penjamin simpanan di Amerika Serikat (FDIC) menetapkan designated reserve ratio (DRR) sebesar 1,25% dari jumlah simpanan.
Dalam menetapkan besarnya sasaran cadangan penjaminan, penjamin simpanan mempertimbangkan banyak faktor, antara lain: besarnya eksposur, efektifitas pengawasan perbankan, efektifitas disiplin pasar, kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, jumlah dan diversitas bank peserta penjaminan, jumlah simpanan pada bank terbesar, prioritas nasabah penyimpan dalam pembagian hasil likuidasi, alternatif pendanaan, dan kebijakan investasi.
Lantas, apa yang akan dilakukan apabila cadangan penjaminan telah mencapai jumlah yang ditargetkan. Sejauh ini, terdapat 2 pendekatan pendanaan penjamin simpanan yang umum digunakan, yakni pendekatan user fee model dan pendekatan mutual agreement model.
Dalam pendekatan user fee model, pemerintah dianggap merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya kegagalan bank. Industri perbankan membayar premi (fee) secara periodik kepada pemerintah atau lembaga yang dibentuk pemerintah sebagai kompensasi atas keikutsertaannya dalam program penjaminan.
Apabila cadangan penjaminan telah mencapai jumlah yang ditargetkan, kelebihan (surplus) dana tersebut akan disetorkan kepada pemerintah. Sebaliknya apabila cadangan penjaminan tidak mencukupi untuk membayar klaim penjaminan atau melaksanakan resolusi bank gagal, pemerintah akan menutup semua kekurangannya. Dalam pendekatan ini, premi penjaminan ditetapkan dengan mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi oleh Pemerintah dalam jangka panjang (long time horizon).
Bagi industri perbankan, penerapan pendekatan ini akan menghasilkan cost of capital yang relatif lebih rendah karena premi yang dibayar dalam jumlah yang stabil untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan kelemahannya, meskipun cadangan penjaminan telah mencapai target, penurunan tarif premi akan sangat tergantung pada persepsi pemerintah terhadap besarnya risiko kegagalan perbankan di masa yang akan datang.
Dalam pendekatan mutual agreement model, pemerintah hanya akan menanggung biaya kegagalan bank yang mempunyai dampak sistemik (systemic failure). Hal tersebut dengan pertimbangan bank gagal yang berdampak sistemik cenderung diselamatkan (too big to fail policy) dengan biaya yang umumnya melampaui kemampuan penjamin simpanan. Sedangkan kegagalan bank yang tidak berdampak sistemik akan ditanggung oleh industri perbankan secara bersama-sama (mutual).
Apabila cadangan penjaminan telah mencapai jumlah yang ditargetkan, bank peserta penjaminan akan mendapat pengurangan tarif premi (rebate) atau bahkan pengembalian premi (refund) jika jumlah simpanan pada perbankan turun. Dana yang berasal dari premi penjaminan tidak pernah masuk ke kantong Pemerintah. Sebaliknya apabila cadangan penjaminan tidak mencukupi untuk membayar klaim penjaminan atau melaksanakan resolusi bank gagal tidak sistemik, industri perbankan secara bersama-sama akan diminta memberikan tambahan kontribusi untuk menutup kekurangannya (post assesment).
Tarif Premi Penjaminan
Penetapan tarif premi merupakan hal yang sulit namun sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan sistem penjaminan simpanan. Terdapat beberapa metode penetapan tarif premi, salah satunya didasarkan pada pengalaman pembayaran klaim penjaminan di masa lalu (historically loss experience). Metode penetapan tarif premi ini tidak dapat diterapkan pada penjamin simpanan yang baru berdiri. Namun demikian, pengalaman penjamin simpanan di negara lain dengan kondisi dan sistem perbankan yang identik dapat dijadikan acuan.
Metode penetapan tarif premi dengan pendekatan akademik pertama kali diperkenalkan oleh Merton pada tahun 1977. Dalam metode ini dibuat pemodelan untuk menghitung tarif premi yang wajar dengan mengaplikasikan teori harga option Black-Scholes. Nilai pasar aset bank digunakan untuk memprediksi kemungkinan kegagalan bank tersebut. Secara teoritis bank mengalami kegagalan apabila nilai pasar aset bank lebih rendah daripada nilai pasar kewajibannya. Pemodelan ini telah banyak dikembangkan tapi punya kelemahan hanya dapat diterapkan untuk bank yang telah menerbitkan saham dan/atau surat utang di pasar modal.
Metode penetapan tarif premi yang lain adalah menghubungkan tarif premi dengan pencapaian akumulasi cadangan penjaminan yang telah dimiliki. Dalam penjaminan simpanan berlaku procyclical premium. Pada awal pendirian penjamin simpanan atau setelah terjadi pembayaran klaim penjaminan yang besar (setelah krisis), tarif premi menjadi relatif lebih tinggi. Hal tersebut terjadi karena dalam komponen premi dimasukkan proporsi untuk mempercepat pencapaian sasaran cadangan penjaminan.
Pada saat ini dana yang dimiliki oleh LPS sekitar Rp7 triliun yang terdiri dari modal awal sebesar Rp 4 triliun dan cadangan penjaminan sekitar Rp 3 triliun. Jumlah dana tersebut masih jauh dari cadangan penjaminan yang ditargetkan sekitar Rp 32,5 triliun yang merupakan 2,5% dari jumlah simpanan pada industri perbankan saat ini sekitar Rp1.300 triliun. Merupakan suatu hal yang dilematis, di satu sisi ada pihak yang menyangsikan kemampuan menjamin LPS karena dana yang dimiliki masih relatif kecil dibanding jumlah yang dijamin, sementara di lain pihak ada pula yang menghendaki LPS menurunkan tarif premi penjaminan.
Dalam Pasal 13 UU LPS telah diatur mengenai prasyarat perubahan tarif premi, yakni jika dipenuhi satu atau lebih kondisi berikut: (1) terjadi perubahan jumlah simpanan yang dijamin, (2) akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui 2,5% dari jumlah simpanan pada industri perbankan, atau (3) terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan (eksposure) pada industri perbankan. Menurut penulis pada saat ini belum ada satupun prasyarat yang terpenuhi, sehingga tarif premi tidak ada indikasi akan diubah. Prasyarat yang mungkin dapat dipenuhi dalam waktu yang relatif lebih dekat adalah turunnya tingkat risiko kegagalan pada industri perbankan setelah konsolidasi perbankan dan seluruh pilar API ditegakkan.
Dasar Pengenaan Premi
Dasar pengenaan premi yang lazim digunakan oleh penjamin simpanan terdiri dari 2, yakni berdasarkan jumlah simpanan yang dijamin (insured deposit) atau jumlah simpanan (total deposit). Penerapan jumlah simpanan yang dijamin sebagai dasar pengenaan premi dilatar-belakangi pandangan bahwa jumlah simpanan yang dijamin merupakan eksposure maksimum yang akan menjadi kewajiban penjamin simpanan. Selain itu, bagi bank peserta penjaminan dan masyarakat, perhitungan premi berdasarkan jumlah simpanan yang dijamin lebih mudah dipahami karena adanya korelasi antara dasar pengenaan premi dengan jumlah simpanan yang dijaminkan. Pandangan tersebut benar jika penjamin simpanan hanya mempunyai fungsi menjamin simpanan. Fungsi penjamin simpanan bervariasi dari hanya sebagai pay box system, risk minimizer system, bahkan ada yang melaksanakan sebagian fungsi pengawasan bank.
Dalam penjaminan LPS, pengenaan premi didasarkan pada jumlah seluruh simpanan. Menurut penulis pilihan tersebut dapat dijelaskan dengan 2 pertimbangan : teoritis dan praktis.
Pertimbangan Teoritis
Selain menjamin simpanan nasabah bank, LPS juga mempunyai fungsi turut aktif memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai kewenangannya. Fungsi kedua tersebut diaplikasikan dengan melaksanakan resolusi bank gagal baik untuk bank yang berdampak sistemik maupun bank yang tidak berdampak sistemik.
Untuk bank gagal yang berdampak sistemik, dalam UU LPS secara implisit diakomodasi apa yang disebut too big to fail policy, yakni LPS akan melakukan penanganan (penyehatan) bank gagal tersebut dengan mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Desain UU LPS tersebut tidak memberi peluang adanya pencabutan izin usaha bank gagal yang berdampak sistemik. Sehingga meskipun dinyatakan penjaminan maksimal sebesar Rp100 juta, pada dasarnya LPS memberikan penjaminan terhadap seluruh simpanan yang ada pada bank yang berdampak sistemik. Oleh karena itu cukup beralasan kalau pengenaan premi pada bank yang berdampak sistemik tersebut didasarkan pada seluruh simpanan.
Sedangkan resolusi bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan bank gagal tersebut (open bank assistance) atau tidak menyelamatkan bank gagal tersebut. Dalam pilihan resolusi yang pertama, bank gagal tidak sistemik disehatkan oleh LPS dengan penempatan modal sementara. Dalam pelaksanaan open bank assistance, yang memperoleh manfaat dari upaya penyehatan tersebut bukan hanya nasabah yang simpanannya dijamin (insured depositors) namun meliputi juga seluruh nasabah penyimpan, bahkan para kreditur. Meskipun pilihan resolusi ini baru akan dilakukan apabila terpenuhi persyaratan tertentu, namun adanya implisit guarantee terhadap seluruh simpanan nasabah bank gagal tersebut cukup menjadi alasan untuk memperluas dasar pengenaan premi menjadi pada seluruh simpanan.
Pertimbangan Praktis
Penggunaan seluruh simpanan sebagai dasar pengenaan premi juga didasari pertimbangan relatif lebih mudah dan praktis dalam perhitungannya. Dalam penjaminan LPS, jumlah simpanan yang dijamin diberlakukan per nasabah per bank. Oleh karena itu, dalam menghitung jumlah simpanan yang dijamin untuk satu nasabah, bank harus menjumlahkan seluruh saldo rekening yang dimiliki nasabah tersebut, kemudian baru dapat ditetapkan berapa jumlah yang dijamin untuk nasabah tersebut. Selanjutnya jumlah simpanan yang dijamin untuk masing-masing nasabah dijumlahkan untuk menghitung jumlah simpanan yang dijamin pada bank tersebut.
Kesulitan yang dihadapi dalam proses perhitungan tersebut antara lain belum adanya standarisasi untuk mengidentifikasi nasabah, misalnya nomor identitas tunggal/single identity number yang berlaku secara nasional. Ketiadaan identitas tunggal tersebut akan menimbulkan kesulitan bagi bank untuk mengidentifikasi kepemilikan suatu simpanan. Terlebih lagi apabila penjamin simpanan memberikan perlakuan penjaminan yang berbeda untuk rekening tunggal, rekening gabungan (joint account), dan rekening untuk kepentingan pihak lain. Selain itu, agar dapat melakukan perhitungan jumlah simpanan yang dijamin setiap bulan, bank peserta penjaminan harus memiliki sistem informasi dan database yang memadai.
Kendala lain yang juga krusial dalam penetapan jumlah simpanan yang dijamin adalah apabila penjaminan simpanan meliputi juga simpanan atas unjuk (bearer deposit) seperti sertifikat deposito atau negotiable certificate of deposit (NCD). Dalam hal simpanan atas unjuk termasuk jenis simpanan yang dijamin, pada saat perhitungan jumlah simpanan yang dijamin harus diketahui nasabah yang sedang memiliki sertifikat simpanan tersebut. Pada umumnya bank hanya mencatat pembeli pertama sertifikat dan tidak mencatat setiap transaksi pemindahtanganan sertifikat tersebut. Dengan demikian, bank tidak mempunyai informasi mengenai nasabah pemilik sertifikat simpanan tersebut pada setiap akhir bulan.
Anomali
Dalam penjaminan simpanan terdapat beberapa anomali, yakni tidak semua yang dijamin digunakan sebagai dasar pengenaan premi, sebaliknya tidak semua yang dijadikan dasar pengenaan premi dijamin. Beberapa contoh antara lain :
(1) Penjaminan simpanan meliputi pokok dan bunga, namun bunga yang terutang (accrued interest) tidak diperhitungkan sebagai dasar pengenaan premi. Bunga yang terutang umumnya ditempatkan dalam pos kewajiban segera dibayar;
(2) Transfer masuk untuk kepentingan nasabah yang sudah diterima bank pada tanggal pencabutan izin usaha, meskipun belum dibukukan ke rekening simpanan nasabah yang bersangkutan diperlakukan sebagai simpanan dan dijamin;
(3) Simpanan yang memperoleh bunga melebihi suku bunga penjaminan tidak dijamin tetapi tetap diperhitungkan sebagai dasar pengenaan premi; dan
(4) Simpanan yang “tidak tercatat” pada bank tidak dijadikan dasar pengenaan premi, namun simpanan ini dapat menjadi dijamin apabila dapat dibuktikan adanya aliran dana masuk ke bank. Khusus untuk yang terakhir ini sepertinya hanya berlaku di LPS.
Monday, April 09, 2007
LPS dan Upaya Meningkatkan Disiplin Pasar
Oleh : Hari Prasetya
Peran industri perbankan dalam perekonomian suatu negara seringkali diibaratkan sebagai peran jantung dalam sistem tubuh manusia. Mengerahkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk kredit dalam rangka menggerakkan perekonomian. Agar dapat berfungsi efektif, jantung perekonomian tersebut perlu dijaga agar selalu dalam kondisi sehat, stabil, serta bertumbuh. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan beberapa prasyarat antara lain kepercayaan masyarakat yang terjaga dan penyelewengan (moral hazard) yang tercegah.
Mencegah Moral Hazard
Pencegahan moral hazard dalam industri perbankan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) upaya yang saling mendukung, yakni; manajemen risiko dan tata kelola yang baik (good corporate governance); disiplin pengaturan (regulatory discipline); dan disiplin pasar (market discipline). Adanya penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik dapat membantu bank memastikan arah dan strateginya telah sesuai dan konsisten dengan yang direncanakan. Hal tersebut dapat mencegah pengelola bank melakukan tindakan yang melampaui derajat risiko yang telah digariskan.
Dalam menghadapi persaingan atau mengejar laba, pengelola bank dapat tergoda untuk mengabaikan manajemen risiko dengan memangkas sumber daya pengawasan internal atau meniadakan prosedur tertentu dalam pengendalian risiko. Oleh sebab itu adanya disiplin pengaturan merupakan upaya untuk mengurangi insentif bank mengambil risiko yang lebih besar dengan menggunakan kewenangan publik. Adapun pihak-pihak yang dapat melakukan disiplin pengaturan antara lain pengawas bank, bank sentral, pengawas transaksi keuangan, pengawas pasar modal, dan penjamin simpanan.
Dengan menggunakan kewenangan publik, disiplin pengaturan dianggap merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah moral hazard. Namun mengingat tindakan disiplin pengaturan umumnya tidak dipublikasikan, masyarakat sulit mengetahui pelanggaran dan sanksi yang dikenakan pada bank. Sedangkan disiplin pasar merupakan tindakan yang dilakukan oleh nasabah penyimpan dan kreditur, serta investor dalam hal bank telah go publik, untuk “mendisiplinkan” bank yang dipersepsikan telah mengambil risiko terlalu besar. Tindakan tersebut diwujudkan antara lain dengan memindahkan dananya ke bank lain atau menjual kembali surat utang/obligasi/saham bank tersebut.
Harus disadari sepenuhnya bahwa persepsi pasar tidak selalu akurat karena sangat tergantung pada ketersediaan dan kelengkapan data bank yang dipublikasikan, serta kemampuan nasabah, kreditur, serta investor dalam menilai kondisi dan kinerja bank. Atas dasar adanya kendala tersebut, maka tidak semua pihak dapat diharapkan melakukan disiplin pasar.
Meningkatkan Disiplin Pasar
Dalam perspektif penjaminan simpanan, terdapat beberapa kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan disiplin pasar, antara lain; pembatasan jumlah yang dijamin; pembatasan jenis yang dijamin; pembatasan pihak yang dijamin; dan pengaturan prioritas pembagian hasil likuidasi bank.
Adanya pembatasan simpanan yang dijamin menyebabkan nasabah yang simpanannya melebihi jumlah yang dijamin akan menghadapi risiko apabila bank tempat mereka menempatkan simpanannya ditutup. Oleh karena itu, nasabah tersebut akan terdorong untuk selalu memonitor kondisi dan kinerja bank.
Dilain pihak penjamin simpanan juga dapat mengecualikan penjaminan atas suatu jenis simpanan tertentu apabila simpanan tersebut mempunyai investment feature atau dianggap sebagai investment tool, dan hanya dimiliki nasabah tertentu. Contoh jenis simpanan yang tidak dijamin antara lain; negotiable sertificate of deposit (Jepang, Malaysia), structured deposit (Singapura), dan simpanan dalam valuta asing (Jepang, Malaysia, Singapura, Canada).
Peningkatan disiplin pasar dapat pula dilakukan dengan mengecualikan penjaminan terhadap simpanan milik pihak yang mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis kondisi dan kinerja bank, seperti : bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan sekuritas.
Dalam prioritas pembagian hasil likuidasi bank, pihak yang diharapkan melakukan disiplin pasar ditempatkan pada urutan yang lebih belakang. Nasabah penyimpan pada umumnya mempunyai urutan sebelum kreditur lainnya. Sedangkan nasabah penyimpan yang dijamin dapat diberi urutan yang berbeda dengan nasabah yang tidak dijamin. Posisi nasabah penyimpan yang telah dibayar penjaminannya digantikan oleh penjamin simpanan (hak subrogasi).
Kebijakan yang diambil oleh penjamin simpanan umumnya dipengaruhi oleh kondisi dan sistem perbankan di masing-masing negara, serta tujuan kebijakan publik yang ingin dicapai. Dari beberapa pilihan tersebut, dalam UU LPS hanya diterapkan 2, yakni; (1) pembatasan jumlah simpanan yang dijamin maksimal Rp 100 juta per nasabah per bank, dan (2) dalam pembagian hasil likuidasi bank, pembayaran kembali klaim penjaminan yang telah dibayar LPS mempunyai hak mendahulu terhadap pembayaran simpanan yang tidak dijamin.
Manfaat Penjaminan Simpanan
Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa pihak yang diharapkan melakukan disiplin pasar adalah nasabah besar dan kreditur. Nasabah kecil memang tidak diharapkan melakukan disiplin pasar. Ketiadaan akses informasi dan kemampuan menilai kondisi dan kinerja bank menyebabkan nasabah kecil menjadi sensitif terhadap rumors mengenai keadaan suatu bank yang mudah menyulut kepanikan dan bank runs. Dalam sistem penjaminan simpanan, risiko yang dihadapi nasabah kecil dialihkan kepada LPS sehinga bank runs diharapkan dapat dicegah.
Manfaat penjaminan simpanan bagi nasabah besar lebih terletak pada terciptanya sistem perbankan yang lebih stabil dan kompetitif. Selain itu, nasabah besar dapat memperoleh manfaat dalam pelaksanaan fungsi LPS untuk memelihara stabilitas sistem perbankan melalui pelaksanaan resolusi bank gagal. Dalam UU LPS terdapat 4 pilihan metode resolusi bank, yakni; (1) penanganan bank gagal sistemik dengan melibatkan pemegang saham; (2) penanganan bank gagal sistemik tanpa melibatkan pemegang saham; (3) penyelamatan bank gagal tidak sistemik; serta (4) tidak menyelamatkan bank gagal tidak sistemik.
Dalam metode resolusi (1), (2), dan (3), LPS melakukan penyehatan bank gagal dengan mempertahankan keberlangsungan operasional bank dan melakukan penyertaan modal sementara. Dalam ketiga metode resolusi tersebut, semua nasabah penyimpan baik yang besar maupun yang kecil, termasuk kreditur bank akan mendapat manfaat dari upaya penyehatan bank yang dilakukan LPS.
Sedangkan dalam metode resolusi (4), LPS menetapkan tidak menyelamatkan bank gagal tidak sistemik, serta merekomendasikan pencabutan izin usaha bank tersebut. Setelah melakukan verifikasi dan rekonsiliasi, LPS akan membayar klaim penjaminan atas simpanan yang layak bayar. Simpanan yang tidak layak bayar, simpanan yang tidak dijamin, dan klaim kreditur lainnya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem penjamin simpanan dapat didisain untuk berperan dalam upaya meningkatkan disiplin pasar yang merupakan salah satu unsur dalam pencegahan moral hazard yang merupakan prasyarat dalam menciptakan industri perbankan yang lebih sehat, kuat, serta bertumbuh.
Thursday, March 01, 2007
Penjaminan Simpanan di Bank Syariah
Oleh : Hari Prasetya
Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan penjelasan Pasal 4 UU LPS, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005, fungsi penjaminan simpanan LPS meliputi pula penjaminan simpanan di bank syariah (BS). Penjaminan LPS tersebut mencakup simpanan di bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).
Dalam tulisan ini akan diuraikan beberapa pokok bahasan yang berkenaan dengan pelaksanaan penjaminan simpanan LPS di BS, yaitu bentuk simpanan yang dijamin, jumlah simpanan yang dijamin, dan maksimum tingkat bunga penjaminan.
Bentuk Simpanan Yang Dijamin
Sesuai ketentuan Pasal 3 PP Nomor 39/2005 dan Pasal 23 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006, simpanan di BS yang dijamin oleh LPS terdiri dari:
a. giro berdasarkan prinsip wadiah (untuk BUS dan UUS);
b. tabungan berdasarkan prinsip wadiah;
c. tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqqayadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
d. deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqqayadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
e. simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP (Bank Indonesia).
Dalam menetapkan bentuk simpanan yang dijamin, LPS mengacu pada bentuk simpanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, meskipun giro berdasarkan prinsip mudharabah termasuk jenis simpanan yang sesuai dengan prinsip syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), namun bentuk simpanan tersebut tidak termasuk yang dijamin LPS karena Bank Indonesia tidak menetapkannya sebagai jenis simpanan yang dapat dipasarkan oleh BS.
Tabungan dan deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah dijamin oleh LPS. Sedangkan tabungan dan deposito berdasarkan prinsip mudharabah muqayyadah tidak semua dijamin oleh LPS. Dalam akad mudharabah muqayyadah, pemilik dana/nasabah memberikan arahan atau batasan tertentu atas pengelolaan dananya, misalnya mengenai jangka waktu, jenis usaha, tempat usaha, dan/atau jenis pelayanan.
Ditinjau dari pihak yang menanggung risiko, akad mudharabah muqayyadah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yakni: risiko ditanggung oleh BS yang pengadministrasiannya dilakukan secara on balance sheet, atau risiko ditanggung oleh pemilik dana/nasabah yang pengadministrasiannya dilakukan secara off balance sheet (chanelling). LPS hanya menjamin tabungan dan deposito berdasarkan prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh BS.
Jumlah Simpanan Yang Dijamin
Sejak 22 September 2006, penjaminan LPS meliputi simpanan paling banyak Rp 1 milyar per nasabah per bank. Nilai simpanan yang dijamin tersebut akan dikurangi menjadi paling banyak Rp100 juta sejak 22 Maret 2007.
Sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan LPS tersebut, nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil, saldo tersebut meliputi pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha BUS, BPRS, atau bank umum konvensional yang menjadi induk UUS.
Khusus untuk simpanan pada UUS, LPS hanya akan membayar klaim penjaminan apabila izin usaha bank umum konvensional yang menjadi induk UUS tersebut dicabut oleh LPP/Bank Indonesia. Sedangkan jika izin UUS yang dicabut oleh LPP/Bank Indonesia, baik atas permintaan pemegang saham maupun karena pengenaan sanksi dari LPP/Bank Indonesia, maka kewajiban UUS kepada nasabah penyimpan menjadi tanggung jawab bank umum konvensional yang menjadi induk UUS tersebut.
Penetapan bagi hasil dapat didasarkan pada pendapatan (revenue sharing) atau laba/rugi (profit/loss sharing). Mengacu pada fatwa DSN mengenai giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan akad mudharabah, BS sebagai mudharib menutup biaya operasional pengelolaan simpanan tersebut dengan menggunakan nisbah yang menjadi haknya. Dengan demikian, bagi hasil yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia adalah bagi pendapatan (revenue sharing). Dengan diterapkannya bagi pendapatan, BS tidak akan membagi kerugian yang timbul dari pengelolaan/penempatan simpanan kepada nasabah, atau dengan kata lain BS menjamin pokok simpanan nasabah tidak akan berkurang.
Untuk deposito berdasarkan prinsip mudharabah yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 bulan, umumnya BS melakukan perhitungan bagi hasil secara bulanan. Bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah pada bulan tertentu oleh BS ditempatkan dalam rekening tabungan/giro nasabah yang bersangkutan, ditempatkan dalam kewajiban yang harus segera dibayar, atau dibayarkan secara tunai kepada nasabah.
Apabila BS dicabut izin usahanya di tengah periode perhitungan bagi hasil, besarnya bagi hasil untuk jangka waktu antara tanggal perhitungan bagi hasil bulanan yang terakhir dengan tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut akan dihitung secara proporsional. Dengan perhitungan tersebut, pada prinsipnya tidak ada perbedaan perhitungan jumlah simpanan yang dijamin di BS dan di bank konvensional (BK).
Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan
Penetapan maksimum tingkat bunga penjaminan oleh LPS mempunyai beberapa alasan utama, yakni:
a. membatasi eksposure yang menjadi beban LPS;
b. mencegah moral hazard pengelola bank untuk menggunakan bunga yang tinggi sebagai insentif pengerahan dana masyarakat; dan
c. sebagai pelaksanaan fungsi LPS untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b UU LPS, klaim penjaminan nasabah penyimpan dinyatakan tidak layak dibayar apabila nasabah tersebut merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar.
Sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006, nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS. Ketentuan maksimum tingkat bunga penjaminan tersebut hanya diberlakukan untuk simpanan yang mempunyai komponen bunga, dan tidak diberlakukan untuk simpanan di BS yang tidak mempunyai komponen bunga.
LPS tidak menetapkan maksimum bagi hasil yang wajar diterima nasabah penyimpan di BS, mengingat besarnya bagi hasil bersifat fluktuatif dan tidak diperjanjikan di muka. Oleh karena itu, meskipun realisasi bagi hasil simpanan di BS apabila diekuivalenkan dengan tingkat bunga (equivalent return/ER) melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan, simpanan di BS tersebut tetap dijamin oleh LPS.
Penutup
LPS menetapkan bentuk simpanan yang dijamin berdasarkan pada bentuk simpanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat dipasarkan oleh BS. Nilai simpanan yang dijamin mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha BUS, BPRS, atau bank umum konvensional yang menjadi induk UUS. Saldo tersebut meliputi pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha.
Ketentuan maksimum tingkat bunga penjaminan hanya diberlakukan untuk simpanan yang mempunyai komponen bunga, dan tidak diberlakukan untuk simpanan di BS yang tidak mempunyai komponen bunga. Oleh karena itu, meskipun realisasi bagi hasil simpanan di BS apabila diekuivalenkan dengan tingkat bunga (equivalent return/ER) melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan, simpanan di BS tersebut tetap dijamin oleh LPS.
Wednesday, January 24, 2007
LPS dan Penjaminan Simpanan Nasabah Bank
Oleh : Hari Prasetya
Dalam pembahasan RUU LPS pada tahun 2004 ada seorang anggota DPR yang mengajukan pertanyaan apakah Pemerintah mempunyai kewajiban asasi untuk menjamin simpanan nasabah bank. Bukankah pada dasarnya hubungan bank dengan nasabah penyimpan merupakan perikatan perdata yang tidak memerlukan keterlibatan dan campur tangan Pemerintah. Lantas apa dasar pemikiran pendirian LPS dan bagaimana skim penjaminan LPS.
Blanket Guarantee
Krisis pada tahun 1997/1998 menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional menurun tajam. Kebijakan Pemerintah memberikan penjaminan terhadap seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) merupakan satu upaya menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat dan mendukung stabilitas sistem perbankan.
Kebijakan blanket guarantee terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat pada perbankan, namun di sisi lain kebijakan tersebut telah menimbulkan distorsi baru yakni membebani keuangan negara dan menimbulkan moral hazard.
Beban negara timbul karena penetapan tingkat premi dalam blanket guarantee tidak memperhitungkan besarnya risiko (expected loss) yang harus ditanggung oleh Pemerintah sebagai penjamin. Sebagai akibatnya jumlah premi yang diterima oleh Pemerintah tidak sebanding dengan jumlah klaim penjaminan yang harus dibayar.
Bagi bankir, adanya blanket guarantee menimbulkan moral hazard karena mereka mendapat insentif untuk mengambil risiko yang lebih besar. Sebaliknya nasabah penyimpan tidak terdorong untuk memonitor kondisi keuangan bank, sehingga tidak menumbuhkan disiplin pasar.
Dengan pertimbangan dampak negatif tersebut serta memperhatikan membaiknya kondisi perbankan, kebijakan blanket guarantee diputuskan untuk diakhiri. Namun Pemerintah menilai bahwa penjaminan simpanan masih tetap diperlukan tetapi dengan upaya maksimal untuk meminimalkan dampak negatif pemberian jaminan tersebut.
Berdasarkan praktek terbaik yang diterapkan di banyak negara, ada 3 prinsip pokok dalam penerapan sistem penjaminan simpanan, yakni: diberikan terhadap simpanan sampai jumlah terbatas; didesain sesuai kondisi masing-masing negara; dan merupakan bagian dari sistem jaring pengaman sektor keuangan (financial safety net system).
Perlindungan Nasabah Kecil
Pada transaksi penyimpanan dana, pihak bank mengetahui lebih banyak atau lebih baik mengenai kondisi keuangan termasuk risiko-risiko yang dihadapi bank daripada nasabah penyimpan. Untuk menyeimbangkan adanya asymmetric information tersebut, harus ada mekanisme yang mewajibkan bank mengungkapkan (disclose) semua fakta material mengenai kondisi keuangannya.
Meskipun bank telah mengungkapkan fakta material mengenai kondisi keuangannya namun nasabah kecil tetap akan menghadapi risiko karena mereka tidak mempunyai akses atau kemampuan untuk memahami informasi yang diungkapkan. Ketiadaan akses informasi atau ketidakmampuan menilai kondisi keuangan bank menyebabkan mereka seringkali bereaksi berlebihan terhadap rumors mengenai keadaan suatu bank yang dapat memicu timbulnya bank runs.
Dalam sistem penjaminan simpanan, risiko yang dihadapi nasabah kecil dialihkan kepada LPS sehinga bank runs diharapkan dapat dicegah. Sedangkan bagi nasabah besar, yang dipersepsikan mempunyai akses informasi atau kemampuan menganalisa kondisi keuangan bank, diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengukur besarnya risiko dari setiap tindakan yang akan diambil.
Disain dan Skim Penjaminan LPS
Pemerintah telah merancang LPS sesuai kebijakan umum (public policy) yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan kondisi industri perbankan nasional. LPS merupakan badan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selain berfungsi menjamin simpanan nasabah bank, LPS juga dirancang untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Pelaksanaan tugas dan wewenang LPS dipertanggung-jawabkan kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
Kepesertaan
Kepesertaan dalam penjaminan LPS bersifat wajib bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Kepesertaan yang bersifat wajib tersebut dipilih karena tiga alasan utama; pertama, untuk menghindari terjadinya adverse selection yakni kecenderungan hanya bank yang tidak sehat yang menjadi peserta penjaminan; kedua, yang memperoleh manfaat dari adanya penjaminan simpanan bukan hanya nasabah tetapi semua bank dengan terciptanya sistem perbankan yang lebih stabil; dan ketiga, mencegah sekelompok bank mempunyai keunggulan kompetitif dalam penetapan harga (competitive pricing) serta menciptakan persaingan yang lebih fair (level playing field).
Lingkup Penjaminan
Bentuk simpanan yang dijamin oleh LPS meliputi giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan nilai simpanan yang dijamin oleh LPS per nasabah per bank paling tinggi sebesar Rp 100 juta, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Maret 2007. Adapun pentahapan pengurangan jumlah simpanan yang dijamin per nasabah per bank adalah sebagai berikut:
a. sejak 22 September 2005, seluruh simpanan dijamin;
b. sejak 22 Maret 2006, paling tinggi Rp 5 milyar;
c. sejak 22 September 2006, paling tinggi Rp 1 milyar; dan
d. sejak 22 Maret 2007 dan seterusnya, paling tinggi Rp 100 juta.
IMF merekomendasikan nilai simpanan yang dijamin sebesar 2 - 3 kali pendapatan per kapita masing-masing negara. Namun pendapatan per kapita kita kurang representatif dijadikan dasar penetapan nilai simpanan yang dijamin karena distribusi pendapatan tidak merata dan pendapatan per kapita setelah krisis turun akibat depresiasi rupiah.
LPS menetapkan nilai simpanan yang dijamin berdasarkan pada proporsi atau prosentase jumlah nasabah yang simpanannya dijamin seluruhnya. Berdasarkan data industri perbankan pada tahun 2003, rekening bersaldo sampai dengan Rp 100 juta mencapai 98% dari jumlah rekening.
Pendanaan
Sumber pendanaan utama bagi LPS berasal dari modal awal, kontribusi kepesertaan, premi penjaminan, dan hasil investasi. Jumlah modal awal LPS setelah dikonsultasikan dengan DPR ditetapkan sebesar Rp 4 triliun. Apabila modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR akan menutup kekurangan tersebut.
Kontribusi kepesertaan ditetapkan sebesar 0,1% dari modal sendiri bank yang dipungut hanya satu kali pada saat bank menjadi peserta penjaminan.
Premi pada tahap awal ditetapkan berdasarkan prosentase yang sama untuk semua bank (flat rate premium) sebesar 0,1% per semester dari jumlah simpanan pada bank peserta. Penerapan flat rate lebih mudah dalam perhitungan dan murah dalam operasionalnya. Namun penerapan metode ini dianggap kurang fair karena bank yang sehat secara tidak langsung memberi subsidi kepada bank yang tidak sehat. Selain itu, penerapan flat rate tidak mendorong bank untuk lebih meningkatkan efektifitas pengelolaan risikonya.
Dalam UU, penerapan flat rate dapat diubah menjadi berdasarkan tingkat risiko kegagalan masing-masing bank (risk-based premium). Sebagian besar penjamin simpanan menerapkan flat rate pada awal pendirian dan akan diubah menjadi risk-based premium pada saat persyarat dan kondisi tertentu telah terpenuhi.
Cadangan Penjaminan
Penjamin simpanan dirancang untuk selalu mempunyai cadangan yang cukup guna memenuhi kewajibannya di masa yang akan datang. Surplus yang timbul dari selisih lebih antara pendapatan dan beban LPS dalam 1 tahun, 80% akan diakumulasikan dalam cadangan penjaminan, sedangkan sisanya akan dialokasikan untuk cadangan tujuan.
Kecukupan cadangan penjaminan ditetapkan dalam rasio tertentu dari jumlah simpanan pada industri perbankan. FDIC menetapkan rasio cadangan (designated reserve ratio) sebesar 1,25%, sedangkan dalam UU LPS tingkat sasaran cadangan penjaminan ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah simpanan pada industri perbankan. Dalam hal akumulasi cadangan penjaminan telah mencapai tingkat sasaran tersebut, kelebihannya akan disetorkan kepada negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak.
Tata Kelola
LPS dirancang untuk mempunyai tata kelola usaha yang baik (good corporate governance). Untuk itu dalam UU LPS diatur secara rinci mengenai pokok-pokok tata kelola LPS. Dewan Komisioner sebagai pimpinan LPS bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS.
Sedangkan pelaksana kegiatan operasional LPS dilakukan oleh Kepala Eksekutif yang merupakan anggota Dewan Komisioner yang tidak mempunyai hak suara. Dewan Komisioner berjumlah 6 orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2005, susunan Dewan Komisioner LPS adalah sebagai berikut:
i. Ketua Dewan Komisioner : Rudjito
ii. Kepala Eksekutif : Krisna Wijaya
iii. Anggota : Markus Parmadi
iv. Anggota : Pontas Riyanto Siahaan
v. Anggota : Maman H. Somantri
vi. Anggota : Darmin Nasution
Jaring Pengaman Sektor Keuangan
Keberadaan penjaminan simpanan saja tidak cukup untuk mengantisipasi dan mengatasi semua permasalahan perbankan. Penjaminan simpanan hanya akan berfungsi efektif apabila didukung oleh fungsi lain dalam sistem keuangan yang meliputi fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan, fungsi lender of last resort dan sistem pembayaran, serta fungsi pengelolaan keuangan negara.
Koordinasi dan kerjasama yang terpadu antara fungsi-fungsi tersebut tanpa mengabaikan independensi masing-masing lembaga, diharapkan dapat mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Mekanisme koordinasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan dalam mengantisipasi dan mengatasi permasalahan perbankan dituangkan dalam sistem jaring pengaman sektor keuangan (financial safety net).
Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah ditetapkan bahwa sistem jaring pengaman sektor keuangan di Indonesia akan diatur dalam undang-undang tersendiri. Pada saat ini rancangan undang-undang tersebut sedang dipersiapkan oleh tim yang beranggotakan unsur dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan pihak terkait lainnya.
Penutup
Krisis pada tahun 1997/1998 telah memberi pelajaran bagi kita, ternyata harga dari kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem perbankan sangat mahal. Harga tersebut harus ditanggung oleh seluruh rakyat melalui pengalokasian anggaran negara. Pemerintah memandang perlu untuk mengatur mengenai pemberian jaminan terhadap simpanan nasabah bank sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem perbankan.
Pendirian LPS tidak dirancang untuk mencegah timbulnya krisis. Keberadaan LPS dan pembentukan jaring pengaman sektor keuangan lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan mekanisme yang jelas dan transparan dalam mengatasi permasalahan perbankan dalam kondisi normal, terutama dalam kondisi krisis. Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan dampak adanya permasalahan perbankan dapat diminimalkan.
Monday, January 22, 2007
Penjaminan Rp100 juta, Apa Yang Dapat Dilakukan?
Oleh : Hari Prasetya
Sejak ditetapkannya Undang-Undang LPS Nomor 24 Tahun 2004, Pemerintah dan LPS telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan pengurangan penjaminan. Sosialisasi tersebut meliputi seminar dan workshop bagi bank, konferensi pers dan pelatihan bagi wartawan, iklan layanan masyarakat di media massa, serta penempelan stiker pada setiap kantor bank.
Seorang pengamat mengatakan sebagian besar nasabah sebenarnya sudah mengetahui bahwa mulai 22 Maret 2007 LPS hanya akan menjamin simpanan sampai dengan Rp 100 juta per nasabah per bank. Namun merupakan tipikal orang Indonesia, nasabah belum akan mengambil tindakan sampai saat terakhir menjelang tanggal tersebut.
Menurut survey Bank Indonesia (2005), reaksi yang akan dilakukan nasabah sebagai respon berlakunya penjaminan terbatas antara lain: akan lebih selektif dan hati-hati dalam memilih bank; hanya akan menabung di bank milik Pemerintah; atau yang terpopuler adalah akan memecah simpanan sampai jumlah yang dijamin pada beberapa bank. Selain pemecahan simpanan, sebenarnya ada upaya lain yang dapat dilakukan nasabah untuk memperbesar jumlah simpanan yang dijamin pada satu bank, yakni membuka rekening untuk kepentingan pihak lain (beneficiary).
Masalah Kepemilikan Rekening
Sesuai dengan ketentuan lebih lanjut dari Pasal 11 ayat (5) UU LPS, pada Pasal 25 Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2006 diatur bahwa dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain yang bersangkutan. Penjaminan terpisah tersebut didasari pandangan bahwa nasabah berada dalam kapasitas yang berbeda atas pemilikan rekening untuk kepentingan pihak lain dengan pemilikan rekening tunggal dan/atau rekening gabungan.
Dalam hal nasabah mempunyai rekening tunggal dan rekening gabungan, saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah rekening tunggal. Apabila saldo rekening tunggal kurang dari Rp 100 juta, untuk menghitung jumlah simpanan yang dijamin, saldo rekening tersebut dijumlahkan dengan saldo rekening gabungan yang dibagi prorata dengan pemilik rekening lainnya. Sedangkan saldo rekening yang dimiliki untuk kepentingan pihak lain dijamin terpisah untuk masing-masing beneficiary yang dibagi prorata. Untuk memudahkan pemahamannya dapat kita ikuti ilustrasi sebagai berikut;
Keluarga Abdi dan Beti mempunyai 5 rekening di Bank XYZ dengan rincian sebagai berikut: (1) rekening tunggal Abdi bersaldo Rp 75 juta, (2) rekening tunggal Beti bersaldo Rp 50 juta, (3) rekening gabungan Abdi dan Beti bersaldo Rp 150 juta, (4) rekening Abdi untuk kepentingan 3 anaknya {Carli, Didi, dan Eli} bersaldo Rp 375 juta, dan (5) rekening Beti untuk kepentingan 2 pembantunya {Siti dan Sri} bersaldo Rp 120 juta. Apabila Bank XYZ dicabut izinnya pada akhir 2007, perhitungan jumlah simpanan yang dijamin adalah sebagai berikut:
Rekening tunggal Abdi sebesar Rp 75 juta dan rekening tunggal Beti sebesar Rp 50 juta dijamin seluruhnya karena saldo kedua rekening kurang dari Rp 100 juta. Sedangkan saldo rekening gabungan Abdi dan Beti sebesar Rp 150 juta dibagi prorata masing-masing sebesar Rp 75 juta. Mengingat jumlah rekening tunggal dan rekening gabungan yang dijamin bagi Abdi maksimal hanya Rp 100 juta, maka bagian Abdi dari saldo rekening gabungan yang dijamin hanya Rp 25 juta, sisanya Rp 50 juta tidak dijamin. Sedangkan untuk Beti bagian dari saldo rekening gabungan yang dijamin hanya Rp 50 juta, sisanya Rp 25 juta tidak dijamin.
Rekening yang dimiliki Abdi untuk kepentingan Carli, Didi, dan Eli sebesar Rp 375 juta dibagi prorata masing-masing Rp 125 juta. Mengingat jumlah yang dijamin untuk masing-masing beneficiary maksimal hanya Rp 100 juta, maka jumlah yang dijamin untuk rekening tersebut hanya sebesar Rp 300 juta. Begitu juga dengan rekening yang dimiliki Beti untuk kepentingan Siti dan Sri sebesar Rp 120 juta dibagi prorata masing-masing Rp 60 juta. Mengingat jumlah yang menjadi hak masing-masing beneficiary kurang dari Rp 100 juta, maka seluruh saldo rekening tersebut dijamin.
Insurable Interest
Penjaminan simpanan berbeda dengan asuransi, namun dalam pembahasan ini penulis akan menggunakan pendekatan salah satu prinsip asuransi. Untuk dapat memperoleh manfaat asuransi, tertanggung/beneficiary harus memilik insurable interest (kepentingan keuangan yang dapat diasuransikan) terhadap obyek yang diasuransikan. Seseorang dikatakan memiliki kepentingan keuangan apabila orang tersebut akan menderita kerugian seandainya terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan. Kepentingan keuangan dapat berasal dari hubungan hukum, kontrak, atau undang-undang.
Untuk asuransi properti, kepentingan keuangan harus dimiliki tertanggung/beneficiary pada saat polis asuransi diterbitkan dan pada saat klaim terjadi. Sedangkan untuk asuransi jiwa, kepentingan keuangan harus dimiliki tertanggung/beneficiary pada saat polis asuransi diterbitkan. Saat polis diterbitkan diidentikkan dengan saat pembukaan rekening, sedangkan saat klaim terjadi diidentikkan dengan saat bank dicabut izinnya.
Berkenaan dengan rekening bagi kepentingan pihak lain, apakah beneficiary harus memiliki kepentingan keuangan atas rekening yang dibuka untuknya? Apabila pada ilustrasi diatas, sebelum Bank XYZ dicabut izinnya Carli meninggal dunia, serta Sri telah diberhentikan dan dibayarkan semua gajinya, maka perhitungan jumlah simpanan yang dijamin adalah sebagai berikut:
(1) Apabila digunakan pendekatan asuransi properti, maka Carli dan Sri tidak lagi mempunyai kepentingan keuangan atas rekening-rekening yang dibuka untuk mereka. Sehingga, untuk rekening nomor 4 jumlah simpanan yang dijamin menjadi Rp 200 juta, sedangkan untuk rekening nomor 5 menjadi Rp 60 juta. Pendekatan ini mengharuskan LPS memastikan setiap beneficiary mempunyai kepentingan keuangan pada saat bank dicabut izinnya.
(2) Sedangkan dengan pendekatan asuransi jiwa, mengingat rekening-rekening tersebut pada saat dibuka dinyatakan untuk kepentingan Carli dan Sri, mereka masih menjadi beneficiary yang berhak mendapat penjaminan terpisah. Perhitungan jumlah simpanan yang dijamin akan sama dengan ilustrasi tersebut. Pendekatan ini tidak mengharuskan LPS memastikan setiap beneficiary mempunyai kepentingan keuangan pada saat bank dicabut izinnya.
Pendekatan asuransi properti menurut penulis lebih tepat digunakan untuk menetapkan apakah setiap beneficiary berhak mendapat penjaminan yang terpisah. Untuk memastikan setiap beneficiary mempunyai kepentingan keuangan pada saat bank dicabut izinnya, pemilik rekening diwajibkan menyampaikan kepada bank setiap kali terjadi perubahan status dan komposisi kepentingan setiap beneficiary.
Broker Deposito
Merujuk pengalaman beberapa negara, pemberlakuan penjaminan simpanan dapat mendorong maraknya profesi baru yakni broker deposito. Profesi ini menawarkan jasa perantara kepada nasabah untuk menempatkan simpanannya di bank. Broker deposito juga dapat membantu menempatkan simpanan nasabah agar seluruhnya dijamin. Berikut salah satu contohnya.
Seorang broker deposito menawarkan jasa kepada 10 orang yang masing-masing mempunyai Rp 1.000 juta untuk menempatkan dananya pada bank dengan janji seluruh simpanannya dijamin oleh LPS dan tetap mendapat prime rate. Caranya, broker deposito membuka rekening deposito pada 10 bank (Bank A s/d Bank J) masing-masing sebesar Rp 1.000 juta dan setiap rekening dinyatakan secara tertulis untuk kepentingan 10 orang tersebut. Bank F dicabut izinnya pada Maret 2009.
Rekening deposito tersebut di satu sisi memenuhi syarat mendapat penjaminan terpisah untuk masing-masing beneficiary, karena pada saat dibuka dinyatakan untuk kepentingan 10 orang tersebut. Para beneficiary juga mempunyai kepentingan keuangan atas rekening tersebut baik pada saat pembukaan rekening maupun pada saat bank dicabut izinnya. Namun di sisi lain, penjaminan terpisah tersebut dipandang tidak sejalan dengan tujuan kebijakan publik (public policy objective) pendirian LPS. Sebagaimana umumnya penjamin simpanan, melindungi simpanan nasabah kecil (small unsophisticated depositors) merupakan salah satu tujuan kebijakan publik LPS.
Dengan adanya dilema tersebut, pengaturan penjaminan melalui broker deposito tersebut perlu dikaji dan dipertimbangkan dengan seksama karena akan berpengaruh terhadap perilaku menyimpan masyarakat, serta pelaksanaan fungsi penjaminan LPS. Apabila rekening tersebut ditetapkan dijamin terpisah untuk masing-masing beneficiary, maka perlu dilengkapi aturan yang ketat dan rigid untuk mencegah penyalah-gunaan.
Beberapa Catatan
Kepentingan keuangan beneficiary atas suatu rekening dapat berubah, hilang, atau bahkan direkayasa. Pernyataan tertulis nasabah pada saat pembukaan rekening saja tidak cukup, untuk itu perlu ditambah ketentuan antara lain:
(1) nasabah wajib melampirkan bukti pendukung yang menunjukkan kepentingan keuangan beneficiary pada saat pembukaan rekening, misalnya menyerahkan copi dan menunjukkan asli kartu keluarga, buku nikah, surat keterangan RT/RW, perjanjian/kontrak, atau bukti lain yang relevan; dan
(2) nasabah wajib secara periodik melaporkan kepada bank perubahan status beneficiary serta perubahan komposisi jumlah atau prosentase kepentingan setiap beneficiary apabila terdapat lebih dari 1 beneficiary;
Nasabah yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, dinyatakan tidak layak mendapat penjaminan terpisah untuk masing-masing beneficiary. Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, perlu dilakukan penyuluhan intensif kepada perbankan dan masyarakat terutama mengenai manfaat dan keterbatasan dari pemilikan rekening untuk kepentingan pihak lain tersebut.
Penutup
Mulai 22 Maret 2007, LPS hanya akan menjamin simpanan sampai dengan Rp 100 juta per nasabah per bank. Nasabah dapat memperbesar jumlah simpanan yang dijamin pada satu bank dengan cara membuka rekening untuk kepentingan pihak lain (beneficiary). Rekening tersebut dijamin terpisah sampai dengan Rp 100 juta untuk masing-masing beneficiary dengan syarat beneficiary memiliki kepentingan keuangan pada saat pembukaan rekening dan saat bank dicabut izinnya. Mengingat ketentuan tersebut dapat disalah-gunakan, maka harus diatur secara ketat dan rigid, serta disosialisasikan secara intensif kepada perbankan dan masyarakat.
